Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan


HMJ IESP
ANGGARAN DASAR

MUKADDIMAH

            Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka rakyat Indonesia berkewajiban  mengisi kemerdekaan ini dalam wadah  Negara Republik Indonesia, menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

            Mahasiswa sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga dituntut untuk mempertegas tugas dan tangggung jawabnya dalam  mengisi kemerdekaan, secara khusus mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan sebagai generasi muda, yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawabnya kepada umat manusia dan bangsa, bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Ketuhanan  Yang Maha Esa, mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan beradab, menciptakan Persatuan Indonesia, dan  mennjalankan Kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia demi terciptanya kemakmuran.

            Meyakini bahwa tujuan itu dapat tercapai dengan dengan perjuangan atas taufik dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa serta usaha-usaha yang teratur, terencana, dan dan tersusun secara sistematis dan penuh kebijaksanaan, oleh karena itu untuk mewujudkan semua itu maka kami mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk Anggaran Dasar sebagai berikut :














BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN


Pasal 1 Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang disingkat HMJ-IESP.

Pasal 2 Waktu Dan Tempat Kedudukan

HMJ-IESP didirikan di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar pada Tahun 1980 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
                                                                                                    
BAB II
IDENTITAS DAN AZAS

Pasal 3 Identitas

HMJ-IESP menghimpun Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 4 Azas

HMJ-IESP berazaskan Islam

BAB III
TUJUAN, USAHA DAN SIFAT

Pasal 5 Tujuan

Menciptakan  insan akademik dan bertanggung jawab atas terwujudnya Masyarakat adil, makmur yang diridhoi Allah SWT.

Pasal 6 Usaha

Usaha-usaha HMJ-IESP, terdiri atas :
  1. Membina pribadi mahasiswa Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan yang bermoral dan beretika.
  2. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
  3. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi  kemaslahatan  masa depan bangsa.
  4.  Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai demokrasi baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Pasal 7 Sifat

HMJ-IESP bersifat dependen dibawah naungan Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB IV
STATUS, FUNGSI, DAN PERAN

Pasal 8 Status

HMJ-IESP berstatus organisasi kemahasiswaan

Pasal 9 Fungsi

HMJ-IESP berfungsi sebagai organisasi intra kampus Universitas Muhammadiyah  Makassar.

Pasal 10 Peran

HMJ-IESP berperan sebagai sumber insani pembangunan bangsa

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 11 Keanggotaan

1.      Yang dapat menjadi anggota HMJ-IESP adalah mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan.
2.      Anggota HMJ-IESP, terdiri dari:
a.       Anggota Biasa
b.      Anggota Kehormatan
c.       Anggota Istimewa


 BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12 Kepemimpinan

Kepemimpinan tertinggi organisasi dipegang oleh Ketua Umum

Pasal 13 Kekuasaan

Kekuasaan dipegang oleh musyawarah besar (MUBES)



BAB VII
KEBENDAHARAAN
Pasal 14 Kebendaharaan

Harta benda HMJ-IESP diperoleh dari :
1.      Uang pangkal, iuran dana anggota
2.      Usaha-usaha sah halal dan tidak mengikat
BAB VIII
LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 15 Lambang
 Lambang HMJ-IESP mencerminkan identitas kemahasiswaan dan nilai-nilai Intelektual yang mengakar dalam kehidupan Kemahasiswaan

Pasal 16 Atribut

Atribut HMJ-IESP, terdiri dari :
1.      Pakaian Dinas Organisasi (PDO)
2.      Bendera
3.      Kartu Anggota


BAB IX
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17 Pembubaran Organisasi
Pembubaran Organisasi, hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Besar (MUBES)

BAB X
PENJELASAN
Pasal 18 Penjelasan
  1. Penjelasan pasal 6 AD HMJ-IESP tentang usaha organisasi di jabarkan dalam program kerja organisasi

2.      Hal-hal yang belum jelas dalam AD HMJ-IESP akan dijelaskan dalam ART HMJ-IESP.

Pasal 19 Pengesahan
Pengesahan anggaran dasar  HMJ-IESP ditetapkan pada MUBES

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar HMJ-IESP akan diatur dalam aturan lainnya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1 Anggota Biasa
Anggota biasa adalah mahasiswa yang yang terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makaasr

Pasal 2 Anggota Istimewa
Anggota istimewa adalah alumnus dari salah Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan, dan berprestasi.

Pasal 3 Anggota Kehormatan
Anggota kehormatan adalah orang yang berjasa terhadap HMJ-IESP atau pernah menjadi Pengurus Inti.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 Pasal 4 Hak Anggota
1.      Anggota biasa berhak menyampaikan saran dan pendapat, memperoleh pembinaan dari organisasi, dapat menjadi Pengurus.
2.      Anggota Istimewa berhak menyampaikan saran dan pendapat kepada Pengurus
3.      Anggota kehormatan berhak mengeluarkan saran dan pendapat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak diminta.

 Pasal 5 Kewajiban Anggota
Anggota biasa, istimewa, dan kehormatan berkewajiban menjaga nama baik organisasi

 BAB III
STRUKTUR KEPEMIMPINAN

A.          PENGURUS
Pasal 6 Status Pengurus
1.   Masa jabatan Pengurus adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penetapannya.
2.   Formasi Pengurus  sekurang-kurangnya terdiri dari:
a.    Ketua Umum
b.   Wakil Ketua Umum
c.    Sekretaris Umum
d.   Bendahara Umum
3.   Presidium Pengurus, adalah Ketua Umum,Wakil Ketua Umum, dan sekretaris Umum, serta bendahara umum dan Segenap Ketua-ketua Bidang
4. Yang dapat menjadi Pengurus HMJ-IESP adalah anggota biasa dan mampu menjalankan roda Organisasi.
5.   Dalam keadaan Ketua Umum berhalangan tetap, maka kedudukannya digantikan oleh Wakil Ketua Umum dan kalau kedua-duanya berhalangan dapat digantikan oleh pejabat sementara ketua umum yang dipilih melalui rapat presidium.

 Pasal 7 Tugas dan Kewajiban Pengurus
a.    Pengurus HMJ baru dapat menjalankan tugasnya setelah serah terima jabatan dari Pengurus HMJ demisioner.
b.    Selambat-lambatnya 20 (Dua puluh) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Besar Pengurus Demisioner harus melaksanakan serah terima jabatan kepengurus baru.
c.    Melaksanakan apa yang termaksud dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan-keputusan MUBES lainnya.
d.   Segera mengumumkan kepada jurusan,fakultas dan universitas serta pihak-pihak yang terkait atas segala keputusan-keputusan dan perubahan- perubahan dan segala hal yang penting yang berubungan dengan HMJ.
e.    Menjabarkan hasil keputusan MUBES dalam bentuk kebijaksanaan, pedoman kerja pengurus dan peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan AD–ART.

BAB IV
MUSYAWARAH BESAR

 Pasal 8 Status Musyawarah Besar
1.        Musyawarah Besar HMJ-IESP memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
2.        Musyawarah Besar HMJ-IESP dilaksanakan 1 (Satu) kali dalam 1 (satu) tahun
3.        Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah besar dapat dilaksanakan diluar ketentuan ayat 2 (dua) pasal ini.
4.        Musyawarah Besar sebagaimana yang dimaksud ayat 3 (tiga) pasal ini, dapat dilaksanakan atas inisiatif salah satu Anggota dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah Pengurus.


Pasal 9 Kekuasaan dan Wewenang
1.      Membahas laporan pertanggung jawaban Pengurus HMJ-IESP.
2.      Menetapkan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, rekomendasi, kriteria pemilihan ketua umum serta keputusan-keputusan lainnya.

Pasal 10 Tata Tertib Musyawarah Besar
1.        Peserta musyawarah Besar HMJ-IESP merupakan musyawarah Pengurus.
2.        Peserta penuh mempunyai hak suara dan bicara
3.        Peserta peninjau dan biasa mempunyai hak bicara
4.  Pimpinan sidang Musyawarah Besar dipilih dari peserta penuh Musyawarah Besar HMJ-    IESP.
5.    Musyawarah Besar baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ + 1 Peserta penuh.
6.    Apabila ayat 5 (Lima) tersebut tidak terpenuhi maka musyawarah besar diundur 1 X 15 Menit setelah itu dinyatakan sah.
7.        Peserta MUBES berkewajiban, mematuhi tata tertib MUBES, serta segala ketentuan-ketentuan lain menyangkut pelaksanaan MUBES.

BAB V
SIDANG DAN RAPAT
Pasal 11
Sidang dan rapat organisasi terdiri dari:
  1. Sidang Pleno (MUBES)
  2. Sidang Pleno Pengurus Rapat Kerja Pengurus
  3. Rapat Presedium Pengurus
  4. Rapat Harian Pengurus

BAB VI
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12
1.      Sidang dan rapat organisasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 18, baru dianggap sah apabila memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah yang seharusnya hadir.
2.      Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat (aklamasi), dan apabila tidak tercapai atau tidak memungkinkan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).
BAB VII
PENUTUP


 Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HMJ-IESP akan diatur dalam ketentuan lainnya.









































DRAFT GARIS-GARIS BESAR
 HALUAN KERJA ORGANISASI (GBHKO)


 


1. STRUKTUR KEPEMIMPINAN

1.      Status Pengurus HMJ IESP

Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) IESP FKOM UMM adalah pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi dengan satu periode kepengurusannya selama dua kali enam bulan (12 bulan). Dengan status tersebut, maka Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) IESP FKOM UMM adalah pengambil kebijakan tertinggi organisasi dan senantiasa menjadi inspirator dalam menjalankan aktivitas organisasi. Hal ini akan menjadi sebuah kenyataan apabila Pengurus HMJ IESP FKOM UMM dapat memposisikan diri secara proporsional dengan senantiasa berpedoman pada Pola umum aturan-aturan organisasi UMM dan aturan-aturan organisasi. Sebagai Indikator pendukung, penjelasan-penjelasan tentang fungsi dan tugas Pengurus HMJ IESP harus ditegaskan secara konstitusional untuk dijadikan rujukan dalam menjalankan roda kepemimpinan organisasi.

Merujuk pada hal tersebut diatas, maka ditetapkan fungsi dan tugas Pengurus HMJ IESP sebagai berikut :

2.      Fungsi dan Tugas Pengurus HMJ IESP
Adapun fungsi dan tugas Pengurus HMJ  IESP adalah sebagai berikut:
1.      Pengurus HMJ baru dapat menjalankan tugasnya setelah serah terima jabatan dari Pengurus HMJ demisioner.
2.      Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Besar Pengurus  Demisioner harus melaksanakan serah terima jabatan kepengurus baru.
3.      Melaksanakan apa yang termaksud dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan-keputusan MUBES lainnya.
4.      Segera mengumumkan kepada Jurusan, Fakultas dan universitas serta pihak-pihak yang terkait atas segala keputusan-keputusan dan perubahan- perubahan dan segala hal yang penting yang berhubungan dengan HMJ.
5.      Menjabarkan hasil keputusan MUBES dalam bentuk kebijaksanaan, pedoman kerja pengurus dan peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan AD–ART.

3.      Komposisi Personalia Pengurus HMJ IESP
     Adapun Komposisi personalia Pengurus HMJ IESP adalah:
1.      Ketua Umum
2.      Wakil Ketua Umum
3.      Sekertaris umum
4.      Bendahara Umum
5.      Departemen
6.      Departemen
7.      Departemen
8.      Departemen
9.      Departemen


2. INSTANSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Setiap keputusan Pengurus HMJ dilakukan secara musyawarah, karena itu bersifat organisatoris dengan mengikat seluruh aparat HMJ dengan begitu setiap keputusan organisasi pada dasarnya adalah merupakan mufakat bersama. Karena itu setiap personalia HMJ wajib menjunjung tinggi dan melaksanakannya dengan niat luhur dan penuh tanggung jawab.
Berdasarkan prinsip ini, maka tata susunan tingkatan instansi pengambilan keputusan Pengurus HMJ IESP adalah:

1.      Sidang Pleno
Dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu periode kepengurusan dengan status dan fungsi sebagai berikut:
a.   Sidang Pleno dihadiri seluruh fungsionoris HMJ IESP
b.   Fungsi dan wewenang sidang pleno adalah:
-    Membahas Laporan Pengurus HMJ IESP tentang pelaksanaan ketetapan Musyawarah Besar setiap semester
-    Membahas hasil sidang Majelis Konsultasi
-    Mengambil keputusan dan kebijakan yang mendasar bagi organisasi baik kedalam maupun keluar
c.   Sidang Pleno setidak-tidaknya dilakukan satu kali dalam empat bulan bulan

2.      Rapat Harian Pengurus
a.     Rapat harian dihadiri oleh seluruh fungsionaris Pengurus HMJ IESP
b.    Rapat Harian dilaksanakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan
c.     Fungsi dan wewenang rapat harian adalah:
-     Mengambil keputusan tentang perkembangan sehari-hari tentang organisasi,baik intern maupun ekstern
-     Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil oleh presidium untuk kemudian mengambil dan mempertimbangkan keputusan selanjutnya
-     Mendengar laporan kegiatan dari seluruh fungsionaris HMJ-IESP

3.      Rapat Presidium
a.     Rapat Presidium dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Ketua- Bidang
b.    Rapat Presidium dilaksanakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan
c.     Fungsi dan wewenang rapat presidium:
-     Mengambil keputusan tentang perkembangan sehari-hari tentang organisasi, baik intern maupun ekstern
-     Mendengar informasi tentang perkembangan berbagai aspek organisasi baik intern maupun ekstern
-     Mengevaluasi perkembangan ekstern organisasi dan dampaknya bagi perkembangan organisasi

4.      Rapat Bidang
a.     Rapat Bidang dihadiri oleh Anggota Bidang bersangkutan
b.    Rapat Bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan
c.     Fungsi dan wewenang rapat bidang:
-     Mengontrol pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh setiap bidang
-     Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan setiap bidang yang mengalami perubahan baik dari segi teknik maupun waktu
-     Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan kegaiatan berikutnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh rapat harian dan rapat presidium

5.      Rapat Kerja
a.     Rapat kerja dihadiri oleh seluruh fungsionaris Pengurus HMJ IESP
b.    Rapat kerja dilakukan satu kali dalam satu periode kepengurusan
c.     Fungsi dan wewenang rapat kerja:
-     Menyusun program kerja untuk satu periode kepengurusan
-     Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan HMJ IESP selama satu periode kepengurusan


3.   PENUTUP
Demikianlah draft garis-garis besar haluan kerja organisasi ini, untuk dijadikan acuan umum dalam menyusun komposisi fungsionaris organisasi dan instansi pengambilan keputusan yang bersifat konstitusional.






























LAMBANG DAN ATRBUT HMJ-IESP

logo IESPDalam sebuah organisasi hal yang paling urgent dan tentunya menjadi bagian dari identitas suatu organisasi adalah dengan adanya lambang dan atribut. Lambang HMJ-IESP mencerminkan identitas kemahasiswaan dan nilai-nilai Intelektual yang mengakar dalam kehidupan Mahasiswa, Khususnya Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan. Oleh karena HMJ-IESP sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan, sangat memerlukan identitas tersebut sehingga pengenalan diri secara mendalam dapat termanifestasi. Untuk itu, perlu adanya pemaknaan dari lambang dan atribut HMJ-IESP.

A. LAMBANG







DESKRIPSI LAMBANG  HMJ-IESP

v  Lambang Muhammadiyah  : Melambangkan Institusi Perguruan Tinggi yang menaungi Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas ekonomi
v  Padi dan Kapas                     : Simbol ketegaran, dan kemandirian Mahasiswa ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan dalam menuntut ilmu.
v  Bintang                                   : Menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Mahasiswa Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan yang religius.
v  Buku                                       : Menggambarkan mahasiswa sebagai kaum intelektual dalam menuntut ilmu tentu dibekali dasar ilmu dari berbagai literatur.
v  Lingkaran                              : Melambangkan persatuan Mahasiswa ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan yang berasal dari Berbagai macam Daerah.
v  Tulisan “HIMPUNANMAHASISWA JURUSAN MAHASISWA JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN”                        : Menggambarkan wadah pemersatu diantara Mahasiswa ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan.





MAKNA WARNA LAMBANG  HMJ-IESP
Ø  Kuning            :Kesuksesan dan keunggulan.
Ø  Hitam              :Keberanian, kerelaan berkorban dalam menuntut ilmu.
Ø  Hijau               :Ketenangan
Ø             Putih                :Kebenaran, kesungguhan, kemurnian dan kesucian rasa dan citra  mahasiswa Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan
Ø  Biru                : Keperkasaan jiwa dan raga dalam menghadapi setiap tantangan.


B. ATRIBUT

Atribut HMJ-IESP
, terdiri dari :
  1. Pakaian Dinas Harian (PDH); Dalam hal ini, disesuaikan dengan kebutuhan pengurus. Ini dimaksudkan agar landasan keseragaman diantara pengurus makin memotivasi pengurus dalam melaksanakan kerja-kerja organisasi.
  2. Bendera; Hal yang paling urgent agar identitas organisasi semakin lengkap.
  3. Kartu Anggota; Dimaksudkan sebagai data base anggota sekaligus sebagai alat identitas secara personal.


























PEDOMAN ADMINISTRASI DAN
KESEKRETARIATAN



I.          PENDAHULUAN

Administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerja sama manusia mencapai tujuan tertentu. Untuk terselenggaranya administrasi dengan baik dan mencapai tujuan diperlukan suatu proses yang tertib.
Administrasi dalam pengertian luas maupun sempit dalam penyelenggaraannya diwujudkan dalam fungsi-fungsi administrasi yang terdiri dari perencanaan (Planning),  pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan (Actuating), pengawasan (Controlling) dan evaluasi (Evaluating).
Pengelolaan fungsi-fungsi administrasi pada suatu organisasi seperti HMJ-IESP yang memiliki aparat dan aktivitas yang begitu sangat membutuhkan suatu keseragaman administrasi (Uniformitas).
Untuk memenuhi kebutuhan itu dan demi terwujudnya tertib serta kerapihan administrasi, penyempurnaan pedoman administrasi kesekretariatan ini merupakan suatu jawaban, melihat semakin kompleksnya penyelenggaraan administrasi HMJ-IESP dimasa yang akan datang.
Administrasi kesekretariatan HMJ-IESP adalah segenap proses penyelenggaraan aktivitas kesekretariatan HMJ-IESP yang benar-benar berfungsi sebagai tempat aktifitas organisasi. Untuk maksud dan tujuan tersebut, maka dalam penyelenggaraan aktifitas kesekretariatan HMJ-IESP tercapai secara efektif.
Administrasi kesekretariatan organisasi dikenal dalam bentuk dan sistemnya. Dalam hubungan ini, pedoman administrasi kesekretariatan HMJ-IESP menunjukkan suatu bentuk atau sistem yang spesifik. Bagaimana bentuk dan sistem administrasi tersebut akan dapat dilihat pada halaman-halaman berikutnya.
Dengan demikian bertitik tolak dan berpegang pada kepraktisan, maka pedoman administrasi kesekretariatan HMJ-IESP mencakup hal-hal sebagai berikut:
I.                   Pendahuluan
II.                Organisasi  Kesekretariatan
III.             Administrasi Surat Menyurat (Tata Usaha)
IV.             Tata administrasi kearsipan
V.                Inventarisasi dan dokumen organisasi
VI.             Perpustakaan Organisasi
VII.          Keprotokoleran
VIII.       Penutup

II.       ORGANISASI KESEKRETARIATAN

Untuk menyelenggarakan organisasi dengan efektif, diperlukan adanya suatu tempat khusus sebagai wadah untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan organisasi. Wadah atau tempat penyelenggaraan administrasi organisasi dinamakan sekretariat organisasi atau kantor organisasi tujuan bersama (tujuan HMJ-IESP).
Demikian pula pembagian kerja (Job Description) bagi setiap pengurus dan anggota dalam menjalankan aktivitas-aktivitas organisasi sangat dibutuhkan, mengingat kompleksitas aktivitas dan banyaknya anggota serta pengurus organisasi.
Aktivitas organisasi berpusat pada sekretariat organisasi HMJ-IESP, administrasi kesekretariatan merupakan bagian dari administrasi organisasi yakni sebagai unit pekerjaan atau tugas penyelenggaraannya diserahkan kepada pengurus pada posisi sekretaris organisasi.
Usaha penyelenggaraan administrasi kesekretariatan bertujuan agar sekretariat senantiasa dapat berfungsi sebagai mobilisasi kegiatan organisasi seperti:
a.     Tempat kerja yang efisien bagi pengurus dalam menjalankan/mengendalikan organisasi
b.    Wadah komunikasi organisasi
c.     Badan koordinasi kegiatan informasi organisasi

Perencanaan Pengaturan Sekretariat

Agar sekretariat HMJ-IESP berfungsi dengan efektif dan efisien maka perlu dibuka perencanaan pengaturan letak sekretariat.
Sekretariat HMJ-IESP harus terletak pada tempat yang strategis. Hal ini sangat mendukung kelancaran komunikasi dengan pihak yang terkait utamanya anggota HMJ-IESP sendiri.
Disamping masalah komunikasi juga ketenangan dan kesehatan daerah sekitarnya, sehingga memungkinkan kelancaran bagi Pengurus/Fungsionaris HMJ-IESP dapat menjalankan tugasnya di sekretariat dengan baik dan efektif.

III.    ADMINISTRASI SURAT MENYURAT (TATA USAHA)

Urusan surat menyurat adalah suatu bagian yang penting dari bidang pekerjaan administrasi kesekretariatan. Surat pada hakekatnya adalah bentuk penuangan ide atau kehendak seseorang dalam bentuk tulisan. Secara terperinci dijelaskan bahwa surat adalah:
d.Bentuk pernyataan kehendak seseorang kepada orang lain melalui tulisan (talk in writing)
e. Bentuk suatu media pencurahan perasaan, kehendak pemikiran dan tujuan seseorang untuk dapat diketahui orang lain.
f.  Juga merupakan suatu bentuk gambaran suatu peristiwa atau keadaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan.
Dengan demikian, surat merupakan jembatan pengertian dan alat komunikasi bagi seseorang dengan orang lain, karena sifat demikian maka surat-surat harus disusun secara ringkas dan padat tetapi jelas dan tegas. Bahasa yang dipakai haruslah mudah dimengerti, sederhana dan teratur. Karena dengan surat, penulis telah mengutarakan atau menuangkan idenya kepada orang lain.
Dengan pengertian surat tersebut diatas, maka pentingnya surat bagi sebuah organisasi adalah:
a.        Sebagai alat komunikasi
b.        Sebagai dokumentasi organisasi
c.        Sebagai tanda bukti (alat pembuktian/persaksian)
Hal tersebut diatas hanya dapat dijalankan dengan baik, jika proses surat menyurat berjalan lancar dan efektif dari seluruh bagian dan aparat organisasi. Karena pada hakekatnya suatu surat atau kegiatan persuratan/ketatausahaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1.         Bersifat Pelayan, artinya surat menyurat merupakan pelayanan pekerja yang berfungsi memudahkan untuk melakukan pekerjaan lain agar dapat berjalan lebih efektif.
2.         Bersifat Menyeluruh, kesemua bagian atau aparat organisasi bahwa sebuah surat mempunyai keterikatan dengan semua pekerjaan operatif atau fungsi lainnya pada organisasi.
3.         Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi, bahwa surat diperlukan dan dilaksanakan pada seluruh bagian organisasi, mulai dari Top Management (Manajemen Tertinggi) sampai Manajemen Terendah
Administrasi surat menyurat HMJ-IESP meliputi 3 bagian utam yaitu:
a.       Bentuk dan Isi Surat
b.      Sirkulasi Surat (Surat Masuk Dan Surat Keluar)
c.       Penyimpanan Data

Bentuk dan Isi Surat

Sifat persuratan HMJ-IESP termasuk surat resmi/dinas, sehingga bentuk dan isi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi hal penggunaan kertas, penulisan, bentuk surat, macam dan isi surat.
-       Kertas yang digunakan oleh HMj-IESP dalam persuratan adalah kertas berwarna putih ukuran Folio/HVS 70 gram (F4 21,5 x 33,0).
-          Sebuah surat HMJ-IESP harus mencakup:
1.      Kop Surat
2.      Lambang
3.      Nomor Surat
4.      Lampiran Surat
5.      Perihal Surat
6.      Tujuan Surat
7.      Salam Pembuka
8.      Kalimat Pembuka
9.      Isi Surat
10.  Kalimat Penutup
11.  Salam Penutup
12.  Tempat dan Tanggal Pembuatan
13.  Penanggungjawab Surat
14.  Stempel Organisasi
15.  Tembusan

Penjelasan dan bagian-bagian surat HMJ-IESPdiatas adalah sebagai berikut:
1.      Kop Surat
Kop surat diletakkan dibagian kiri (align left) yang terdiri atas:
-       Sebelah atas yakni tulisan tingkatan instansi (Contoh: PENGURUS) warna hitam, jenis huruf Book Antiqua, Size 14 Bold.
-       Kemudian tulisan HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, warna hitam dengan jenis huruf Book Antiqua, Size 12 Bold.
-       Selanjutnya tulisan alamat dimana sekretariat berada dengan warna hitam, jenis huruf Century Gothic, Size 10 Bold.
-       Garis lurus pembatas berwarna hitam dengan ketebalan 21/4 pt.

2.      Lambang HMJ-IESP
Lambang terletak pada sebelah kiri atas dengan warna sesuai warna lambang.
3.      Nomor Surat
Nomor Surat terletak pada sebelah kiri dibawah kop surat (Nomor: …………………………..)
4.      Lampiran Surat
Lampiran surat terletak dibawah nomor surat (Lamp.: .................................)
5.      Perihal Surat
Terletak pada bagian lampiran surat ( Hal: .......................................)
-          Jika menggunakan huruf kapital, maka tidak perlu digaris bawahi
-          Jika tidak menggunakan huruf kapital, maka harus digaris bawahi
6.      Tujuan Surat
-          Tujuan surat adalah kepada siapa surat tersebut ditujukan
-          Terletak pada sebelah kanan perihal
-          Penulisan alamat tujuan harus dibubuhi (Contoh: Makassar)
7.      Salam Pembuka
Salam pembuka adalah salam pembuka dari pembuat surat kepada pembaca surat, terletak di kiri bawah tujuan surat, sejajar dengan angka pertama pada nomor surat.
Yakni : Assalamu Alaikum Wr. Wb.
8.      Kalimat Pembuka
Kalimat pembuka terletak dibawah salam pembuka, dengan huruf pertama ke kanan sebanyak 5 ketukan dan pada garis selanjutnya sejajar dengan salam pembuka.
Yakni: Teriring Do’a Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan rahim-Nya dalam segenap aktivitas keseharian kita, Amin. Kalimat pembuka berisi tentang makna do’a.
9.      Isi Surat
Isi surat mengandung tujuan atau maksud isi pembuat surat, diawali lima ketukan ke kanan.
10.  Kalimat Penutup
Kalimat penutup berisikan ucapan terimakasih kepada yang ditujukan oleh surat tersebut.
11.  Salam Penutup
Salam penutup adalah salam terakhir dari pembuat surat kepada penerima surat, terletak dibagian kiri bawah setelah kalimat penutup.
Yakni: Billahi fi sabililhaq fastabikul khairat
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.
12.  Tempat dan Tanggal Pembuatan
Tempat dan tanggal pembuatan surat terletak pada sebelah kanan setelah salam penutup dan segaris dengan huruf awal pada tujuan surat, contoh :
Makassar, 28 Maret 2010
13.  Penanggungjawab Surat
Penanggungjawab surat adalah pihak/orang yang membuat surat dan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala isi surat, yakni staf sekretaris, yang terletak disebelah kanan sejajar dengan huruf pertama pada tempat dan tanggal surat serta tujuan surat. Staf Ketua, terletak sebelah kiri menyesuaikan keseimbangannya dengan staf sekretaris dan tidak melewati batas kesejajaran dengan nomor surat.
14.  Stempel Organisasi
Stempel organisasi pada penanggungjawab surat, sedapat mungkin diutamakan berhimpitan dengan tanda tangan Staf Sekretaris.
15.  Tembusan
Jika diperlukan maka tembusan terletak disebelah kiri bawah surat, sejajar dengan huruf pertama nomor surat, dan diawali tembusan jabatan yang tertinggi.
Contoh :
Tembusan kepada yth:
1.      Gubernur Sulawesi Selatan
2.      Rektor
3.      Arsip
Selanjutnya dalam suatu surat hendaknya berisi satu pokok permasalahan, sebab jika terdapat beberapa masalah dapat menimbulkan kesalahpahaman pembacanya.

Sifat-Sifat Surat
Nama sifat surat dapat dituliskan, sifat-sifat surat tersebut yakni:
a.       Biasa
b.       Penting
c.       Rahasia

Macam-macam surat
a.       Surat Keputusan
Surat yang berisi tentang sebuah keputusan atau penetapan suatu masalah oleh organisasi, sistematika surat keputusan sebagai berikut:
-          Nomor Surat: 008/KPTS/HMJ-IESP/II/2010
-          Menimbang: Menjelaskan tentang harapan yang akan dicapai.
-          Mengingat: Menjelaskan tentang konstitusi (AD/ART dan GBHKO).
-          Memperhatikan: Berisi bahwa surat keputusan tersebut dikeluarkan dengan memiliki kebenaran yang obyektif.
-          Menetapkan : Berisi tentang hal yang diputuskan
 Kalimat penutup surat keputusan biasa membuat diktum akibat hak yang ditimbulkan oleh surat keputusan itu, flesibilitas keputusan berupa kemungkinan keputusan tersebut dapat ditinjau kembali, jika terdapat kondisi lain yang dapat membatalkan surat keputusan tersebut.
b.      Surat Mandat/Kuasa/Tugas
Adalah surat yang dikeluarkan oleh organisasi berisi pelimpahan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang (tim kerja) tertentu untuk melaksanakan atau menyelesaikan suatu masalah.
Contoh Nomor Surat: 018/A/SEK/HMJ-IESP/II/2010
c.       Surat Instruksi
Surat yang sifatnya perintah untuk segera menyelesaikan suatu masalah atau tugas dalam satu waktu tertentu, cenderung isi surat ini memiliki nilai terhadap nama baik organisasi.
Contoh Nomor Surat: 028/A/SEK/HMJ-IESP/III/2010
d.      Surat Keterangan
Surat yang berisikan tentang penjelasan terhadap suatu masalah
Contoh Nomor Surat: 038/A atau B/SEK/HMJ-IESP/III/2010
e.       Surat Pengantar
Surat yang isinya bersifat antaran terhadap pembawa tugas
Contoh Nomor Surat: 048/A atau B/SEK/HMJ-IESP/III/2010
f.       Surat Rekomendasi
Surat yang isinya bersifat penjelasan aktual atas kebijakan pengurus terhadap seseorang suatu kegiatan tertentu.
Contoh : 047/B/SEK/HMJ-IESP/III/2010

IV.    TATA ADMINISTRASI KEARSIPAN

Arsip adalah kumpulan warkat/surat-surat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kemanfaatan apabila dibutuhkan dapat secara tepat ditemukan kembali. Jadi artinya arsip yaitu pengumpulan dan penyimpanan warkat/surat-surat. Tata kearsipan yang sempurna apabila semua surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya tersimpan pada suatu tempat tertentu dan teratur rapi dan apabila diperlukan kembali mudah ditemui, walaupun surat-surat tersebut telah tersimpan lama. Pengarsipan yang baik sangat berguna, terutama membantu kelancaran dan kerapian organisasi pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
Surat-surat organisasi pada prinsipnya harus disimpan di sekretariat/kantor. Adalah sangat tidak benar dan dilarang apabila penyimpanan surat-surat organisasi diluar arsip organisasi ataupun oleh individu-individu pengurus. Bagi PEMILAR, surat-surat organisasi disimpan pada letter file (Bundel Surat) atau tempat-tempat tertentu dengan membedakan kodenya, yakni: KA (Untuk surat-surat keluar intern) dan KB (untuk surat-surat keluar ekstern). Sedangkan surat-surat masuk intern berkode MA dan surat-surat masuk ekstern berkode MB. Untuk lebih lengkapnya penggunaan dari kode-kode dasar tersebut diatas (surat-surat masuk intern dan ekstern) dibagi lagi sesuai dengan kebutuhan.
Kode Letter File/Map/Arsip HMJ-IESP
1. ARSIP SURAT MASUK
a.       Surat Masuk Intern
MA1 : Pengurus
MA2 : Kepanitiaan
MA3 : Anggota Perseorangan
b.      Surat Masuk Ekstern 
MB1 : Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, BUMN, Partai Politik, LSM dan lain-lain
MB2 : Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, OKP, Organisasi Daerah
MB3 : Alumni, Perseorangan Lepas
MB4 : Badan Swasta, Kedubes, Badan Asing, Luar Negeri

2. ARSIP SURAT KELUAR
a.       Surat Keluar Intern
KA1 : Pengurus
KA2 : SK HMJ-IESP
KA3 : Surat Rekomendasi, Surat Mandat, Surat Keterangan, Surat Tugas
KA4 : Anggota Perseorangan

  b.   Surat Keluar Ekstern
KB1 : Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, BUMN, Partai Politik, LSM dan lain-lain
KB2 : Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, OKP, Organisasi Daerah
KB3 : Alumni, Perorangan  Lepas
KB4 : Badan Swasta, Kedubes, Badan Asing, Luar Negeri
Ada satu faktor lagi yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengarsipan yaitu pengawetan arsip. Pengawetan ini dapat ditempuh dengan beberapa jalan antara lain:
1.      Tempat penyimpanan (Map/Lemari) arsip dipilih dari bahan-bahan yang baik dan tahan oleh kerusakan
2.      Tempat penyimpanan dijauhkan dari api, air dan kelembaban serta mudah diawasi dari ancaman binatang/hewan yang mudah masuk kedalam arsip.

Administrasi Keanggotaan
1.      Anggota HMJ-IESP merupakan sasaran kerja sehingga perlu ada administrasi yang rapi tentang anggota HMJ-IESP dalam rangka terciptanya sasaran kerja/aktifitas HMJ-IESP yang konkrit dan terarah
2.      HMJ-IESP merupakan organisasi Akademik, sehingga anggota HMJ-IESP bersifat terbuka kepada seluruh mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan, selanjutnya mengikuti mekanisme keanggotan dan akhirnya menjadi alumni. Menjadi anggota HMJ-IESP pada dasarnya adalah sementara, untuk selanjutnya terjun ke dalam masyarakat yang sesungguhnya. Proses pengadministrasian anggota HMJ-IESP melalui prosedur sebagai berikut:
-          Mengisi Formulir Permohonan menjadi anggota HMJ-IESP
-          Pencatatan anggota dalam buku keanggotaan oleh Pengurus
-          Kepada anggota yang sudah terdaftar diharuskan memiliki kartu anggota yang berlaku selama 1 (satu) Tahun.
Buku Daftar Anggota minimal mencakup hal-hal sebagai berikut:
-          Nama
-          Tempat dan Tanggal Lahir
-          Agama
-          Jenis Kelamin
-          Golongan Darah
-          Alamat Sekarang
-          Semester
3. Setiap satu tahun sekali diadakan pendaftaran ulang (heregistrasi) anggota biasa HMJ-IESP yaitu dengan penggantian kartu anggota lama sedang nomor anggota tetap sebagai nomor induk yang lama cukup diberi kode heregistrasi dilaksanakan dengan mengisi permohonan kembali kepada pengurus.

V.       INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI ORGANISASI

I.         Inventarisasi Organisasi
1.      Inventarisasi organisasi adalah segala sesuatu yang menjadi miliki organisasi berupa kekayaan organisasi
2.      Inventarisasi organisasi pada pokoknya dapat dibagi menjadi dua yaitu:
-          Inventarisasi Permanen, Yang digolongkan inventarisasi permanen adalah milik organisasi yang dalam jangka waktu relatif lama tidak mengalami perubahan misalnya:
-          Gedung Sekretariat atau Kantor
-          Dsb
-          Inventarisasi organisasi yang tidak permanen (habis terpakai) dalam waktu relatif pendek yang biasa disebut buku stok.
3.      Tujuan dibuat daftar inventaris organisasi adalah :
-          Menunjukkan kekayaan organisasi
-          Untuk menghindari adanya pemborosan
-          Sebagai alat kontrol dari inventaris (mengetahui kerusakan, perubahan, penggantian dan untuk menambah bila terjadi kekurangan)
4.      Penyimpanan inventaris organisasi harus dilakukan dengan baik oleh orang-orang penanggung jawab sesuai dengan job description kesekretariatan. Penyimpanan dilaksanakan serta ditempatkan di sekretariat, tidak diperkenankan dibawa dan disimpan dirumah
5.      Dokumentasi Organisasi
Dokumentasi organisasi adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pencarian, pengumpulan, penyimpanan serta pengawetan-pengawetan dokumen organisasi.
Dokumen adalah suatu tanda bukti yang sah menurut hukum dari peristiwa-peristiwa atau suatu kejadian dan kemudian disimpan. Pada hakekatnya semua arsip organisasi adalah dokumen.
Bentuk-bentuk dokumen:
-          Gambar-gambar dan foto-foto
-          Tulisan-tulisan dan surat-surat penting
-          Benda-benda berharga dan bernilai
-          Fotocopy atau salinan surat
-          Surat Kabar, majalah dan lain sebagainya
Dokumentasi itu selain dipergunakan untuk kepentingan tertentu juga dipakai untuk membuat laporan tahunan organisasi serta tanda bukti yang sah
Pemeliharaan dan penyimpanan dokumen seperti halnya barang-barang inventaris organisasi hendaknya disusun dengan rapih dan teratur dalam map-map dan tempat-tempat tertentu dengan pengelompokkan menurut kebutuhan.
Pemeliharaan dokumen juga sangat penting dalam menyusun sejarah perjuangan HMJ-IESP

VI.    PERPUSTAKAAN ORGANISASI

Status HMJ-IESP sebagai organisasi Mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang keilmuan dan pengabdian pada masyarakat, sehingga perpustakaan HMJ-IESP merupakan lembaga pendidikan dan lembaga ilmiah.
Perpustakaan yang ideal bagi HMJ-IESP adalah yang meliputi buku-buku yang diperlukan anggota dalam studinya. Oleh karena itu perpustakaan yang minimal mencakup buku-buku yang diperlukan yaitu:
-          Keagamaan
-          Sejarah
-          Ideologi
-          Keorganisasian
-          Pendidikan
-          Kemahasiswaan
-          Kemasyarakatan
-          Kenegaraan
-          Politik
-          Ekonomi
-          Hukum dan HAM
-          Dsb
Penyelenggaraan administrasi perpustakaan ini sebaiknya diserahkan kepada seorang pengurus yang khusus mengatur untuk itu dan bertanggung jawab serta memahami seluk beluk perpustakaan.

VII. KEPROTOKOLERAN
Suatu kesekretariatan tidak hanya terbatas pada pengelolaan atau pengaturan surat-menyurat organisasi, kearsipan, mengadministrasi dan penyelenggaraan dokumen serta perpustakaan organisasi, tetapi ia meliputi penataan suatu acara/pelaksanaan. Tugas yang disebut terakhir dalam pedoman ini disebut sebagai keprotokoleran.
Keprotokoleran HMJ-IESP merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan suatu prosedur kelancaran kegiatan (upacara) di dalam HMJ-IESP. Oleh karenanya memegang peranan bagi berlangsungnya suatu acara.
Demi tertib dan teraturnya keseragaman upacara oleh setiap orientasi HMJ-IESP, maka pedoman kesekretariatan yang disempurnakan ini yang menyuguhkan kembali sebagai integral dari tugas bidang kesekretariatan.
Agar sasaran suatu aktivitas dapat dicapai secara optimal, diperlukan penanggung jawab dan pembagian tugas di dalam penyelenggaraannya. Apabila penyelenggaraan suatu aktivitas tanpa adanya panitia penyelenggara (Project Officer), maka pengelolan dan penataan serta penyelenggaraannya langsung dibawah koordinasi sekretaris umum, namun kesemuanya itu, masih dibutuhkan lagi pelengkap penyelenggara seperti pengantar acara (announcer), penerima tamu, pengatur kelengkapan, konsumsi, kesenian dan segala hal yang berhubungan dengan kelancarannya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan suatu upacara:
-          Tempat/gedung (Lay Out, Pengaturan kursi dan dekorasi)
-          Tamu/Undangan (disediakan tempat khusus, selain buat Pengurus HMJ-IESP.
-          Jenis Acara
-          Pengantar Acara
-          Susunan Acara
Hal yang disebut terakhir (susunan acara), merupakan hal yang sering terdapat kesalahan, terutama mengenai urutan-urutan pemberi sambutan. Urutan pemberi sambutan berbeda dengan urutan kepada siapa kita harus menyapa pada acara tersebut. Kalau dalam menyapa, urutannya adalah secara struktural pejabat/pengurus tertinggi mendahului selanjutnya pejabat dibawahnya dan seterusnya. Sedangkan urutan pemberi sambutan yaitu pengurus terbawah sampai seterusnya keatas.

VIII.        PENUTUP
Pedoman administrasi kesekretariatan ini adalah sangat penting dan diperlukan keseragaman untuk menjadi sebuah bentuk organisasi modern dan efektif kerjanya.
Administrasi kesekretariatan HMJ-IESP yang ideal adalah usaha bagaimana memanfaatkan sekretariat HMJ-IESP untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu:
-          Tempat kerja yang efisien bagi pengurus
-          Badan koordinasi kegiatan organisasi
Untuk itu perlu persyaratan-persyaratan yang menyangkut:
-          Gedung/Sekretariat
-          Ketatausahaan
-          Keuangan/Fasilitas yang cukup
Untuk melaksanakan administrasi kesekretariatan yang baik sangat tergantung pelaksanaan-pelaksananya yaitu terutama staf sekretariat dengan bantuan dan pengertian dari anggota pengurus lainnya, bahkan seluruh anggota HMJ-IESP.
REKOMENDASI
 


ASUMSI


Dewasa ini dalam perkembangan dunia yang semakin pesat manusia diperhadapkan pada berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks. Fenomena global yang semakin tidak kondusif dengan berbagai ancaman teroris, terjadinya ketidakseimbangan kosmik akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, ancaman krisis energi, dan krisis ekonomi yang melanda sebagian besar dunia dan berbagai persoalan yang mengarah pada dehumanisasi, memerlukan penanganan dan pencarian solusi yang segera, walaupun disadari tidak begitu mudah, namun bila tidak akan mengarah kepada krisis kemanusiaan.

Sementara itu dalam konteks ke-Indonesia-an, sepuluh tahun semenjak reformasi digulirkan, agenda-agenda reformasi yang pernah ditawarkan dan menjadi konsensus nasional, belum banyak yang diraih secara berarti. Upaya mereposisi paradigma kebijakan pembangunan terlihat masih sangat pragmentalistik, parsial, simbolis dan pelaksanaannya cenderung setengah hati. Kondisi ini utamanya terlihat dalam perilaku politik maupun dalam berbagai kebijakan ekonomi skala makro, yang sangat terkait dengan aspek penegakan supremasi hukum.

Pemberdayaan demokrasi, perubahan paradigma dan sistem pemerintahan dari sentalistik menjadi desentralistik masih membutuhkan berbagai formula dan consensus dalam pelaksanaannya. Formula dan consensus yang kemudian banyak diartikulasikan dalam berbagai moratorium belum sepenuhnya bisa berjalan dalam bingkai demokrasi yang sesungguhnya. Berbagai aspek sosio-cultural, politik yang bermental orde otoritarian, maupun problem sistemik strukturalis, masih mendominasi sejumlah momentum yang mengisi ruang-ruang publik yang memang masih nadir. Sadar atau tidak kita juga sama sekali belum memiliki konsep yang tegas dalam membangun sebuah konsensus tentang masa lalu untuk masa depan yang lebih baik.

Dari berbagai fenomena tersebut, Ilmu ekonomi & Studi Pembangunan yang terhimpun dalam wadah Himpunan Mahasiswa Jurusan ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan (HMJ-IESP) dengan berbagai potensi dan nilai-nilai kultural yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia yang majemuk akan diperhadapkan pada realitas sosial dengan segala permasalahannya. Dengan landasan bahwa mahasiswa sebagai komunitas intelektual yang senantiasa memiliki jiwa kepeloporan dan memiliki komitmen moral yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Olehnya itu, HMJ-IESP yang berbasis mahasiswa adalah wadah yang cukup representatif mengambil peran strategis dalam upaya perwujudan cita-cita luhur bangsa dan negara, hal itu tercermin dalam pokok-pokok rekomendasi baik secara internal maupun eksternal keorganisasian yang dirumuskan bersama dalam nuansa demokratis berikut ini:


I.       INTERNAL
  1. Pembatasan Personalia Pengurus
Pembatasan jumlah pengurus dimaksudkan demi efisiensi dan peningkatan kualitas aparat organisasi yang berimplikasi pada peningkatan kinerja. Pembatasan ini disesuaikan dengan pembidangan dan beban kerja Pengurus. Namun pembatasan ini haruslah disertai dengan mekanisme rekruitmen yang jelas untuk meningkatkan kreativitas dan menciptakan kompetisi yang sehat.
  1. Modernisasi Organisasi
HMJ-IESP sebagai organisasi yang berbasis mahasiswa dengan segala predikat yang disandangnya senantiasa bergerak secara dinamis, dan peka terhadap perubahan sosial. Olehnya modernisasi organisasi yang meliputi aspek struktur dan infra struktur maupun supra struktur haruslah diterjemahkan sesuai dengan konteks perubahan zaman.
  1. Tertib Administrasi
Anggota HMJ-IESP dengan berbagai disiplin ilmu yang beraneka ragam merupakan potensi yang sangat besar, yang memerlukan penanganan yang cermat dengan kemampuan manajerial yang memadai. Tertib administrasi berupa penyediaan data base organisasi dimaksudkan sebagai langkah konkrit dalam mengoptimalkan aktualisasi potensi yang dimiliki, sekaligus sebagai upaya pelembagaan demokrasi dalam rangka pemberdayaan.

II.    EKSTERNAL

A.    Bidang Ekonomi

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang tak menemui jalan pemecahan (dibanding negara asia lain) menambah parah kondisi kehidupan berbangsa. Hal ini membuktikan betapa rapuh sistem dan bangunan ekonomi kita, yang tentu saja perlu pengkajian yang mendalam untuk keluar dari krisis dan membangun perekonomian yang berkeadilan dan berdimensi kerakyatan, untuk itu:
1.      Mengharapkan pemerintah  samapai Daerah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada industri kecil untuk berkembang, sebagai penyokong ekonomi rakyat untuk tumbuh lebih akseleratif.
2.      Keberadaan dan keterlibatan lembaga koperasi dan LSM dalam bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, signifikan dengan demokrasi ekonomi yang berbasis kerakyatan. Akan tetapi format keterlibatan tersebut perlu dikaji ulang, agar mampu mendorong pembangunan ekonomi bangsa.
3.      Kebijakan ekonomi terkait dengan aspek penegakan supremasi hukum. Olehnya itu diharapkan kepada pemerintah  sampai Daerah menindak tegas lembaga koperasi dan LSM yang terbukti menyulap uang rakyat, sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku dan segera mengumumkan lembaga-lembaga yang bermasalah. Political will pemerintah yang sunguh-sungguh dalam hal ini sangat diperlukan demi menciptakan iklim usaha yang kompetitif dalam kerangka pengembangan dan pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
4.      Partisipasi dan ketelibatan anggota HMJ-IESP dalam penyusunan konsep pembangunan ekonomi yang demokrasi dan berkeadilan yang mengabdi pada kepentingan rakyat kecil.



B.     Bidang Politik

1.      Mengakomodasi kebebasan politik mahasiswa yang semakin kritis, kreatif, inovatif dan konstruktif dalam kerangka wawasan ke-Indonesia-an melalui kegiatan pengkajian strategis tanpa meninggalkan sifat indenpendensi lembaga.
2.      Berperan aktif dalam pemberdayaan politik rakyat, sebagai wujud dari menumbuhkan kesadaran politik masyarakat lewat pembelajaran politik. Hal ini dimaksudkan untuk membangun civil society yang demokratis dan berkeadilan sosial.

C.    Bidang Kemahasiswaan dan Pendidikan

1.      Mengembalikan citra perguruan tinggi sebagai lingkungan ilmiah yang memiliki otoritas keilmuan yang mampu membawa masyarakat yang berprikemanusiaan, dan mendorong terlaksananya sistem pendidikan yang mampu menjadikan anak didik yang mempunyai kesadaran dan memiliki kemampuan teknis profesional secara integral.
2.      Merekomendasikan kepada Pemerintah Menciptakan kondisi yang kondusif dalam dunia pendidikan serta menjadikan pendidikan sebagai proses yang tak terpisahkan dari produksi dan kondisi masyarakat.
3.      Mengembalikan peran pendidikan pada proporsinya yang disertai dengan urgensitas tenaga pendidik dalam proses peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan generasi muda bangsa.

D.    Bidang Sumber Daya Alam

1.      Membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang setinggi-tingginya diperuntukkan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tanpa menafikkan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek terutama aspek lingkungan.
2.      Menjadikan pembangunan pertanian sebagai skala prioritas utama dalam pembangunan. Memberikan insentif yang tinggi bagi petani untuk meningkatkan produksi, dengan menyediakan sarana dan prasana pertanian serta fasilitas penunjang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani sebagai kelompok mayoritas dalam masyarakat.


PENUTUP

Demikian draft rekomendasi ini disusun sebagai salah satu wujud kepedulian sosial dan sekaligus dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pengurus untuk menyusun program kerja dan menjalankan kepengurusan.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar